Cegah Hoaks Soal Vaksin Covid-19 Menyebar Kemenkes Minta Pemda Libatkan Tokoh Agama

Suara.com - Hoaks seputar vaksin Covid-19 menjadi penghambat berjalannya program vaksinasi nasional yang tengah dilakukan pemerintah, demi menekan angka kasus Covid-19.

Terkait hal ini, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan edukasi seputar vaksin Covid-19 dengan bantuan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Nadia mengatakan, upaya itu diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih terhadap bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksinasi.

"Masih saja ada informasi-informasi tidak benar atau hoaks seputar vaksin dan vaksinasi. Masyarakat kami minta untuk menyaring seluruh informasi yang diterima dan jangan langsung percaya dan menyebarluaskannya," tegas Nadia, melansir ANTARA.

Baca Juga: Kedatangan Vaksin Tahap ke-84, Indonesia Terima 800.000 Dosis Vaksin Pfizer

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 dr Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (21/1/2021). [Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden]

Dia mengatakan pemerintah mengoptimalkan semua langkah untuk percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar.

Menurut Nadia, hingga saat ini masih ada sejumlah daerah dan target sasaran yang capaiannya rendah.

Nadia mengajak pihak daerah untuk menyusun strategi sesuai dengan permasalahan atau hambatan spesifik di daerah masing-masing dalam percepatan vaksinasi.

Kedatangan vaksin tahap 81 sebanyak 453.960 dosis vaksin Pfizer langsung didistribusikan ke tujuh provinsi di Kalimantan dan Sumatera.

"Vaksin tahap 81 mendarat di Jakarta pada Jumat 1 Oktober 2021. Setelah transit di Jakarta, vaksin langsung diberangkatkan ke 7 provinsi di Indonesia. Tentu saja dalam seluruh proses tersebut diterapkan jalur distribusi rantai dingin dengan suhu di bawah -70 derajat Celsius guna menjaga kualitas vaksin Pfizer," katanya.

Baca Juga: Menkes Rusia Sebut Vaksin COVID-19 Sputnik Sebentar Lagi Disetujui WHO

Nadia menjelaskan tujuh provinsi tersebut adalah Kalimantan Barat (Pontianak), Kalimantan Utara melalui Berau, Kalimantan Timur (Samarinda), Kalimantan Tengah (Palangkaraya), Sumatera Barat (Padang), Sumatera Selatan (Palembang), serta Bangka Belitung (Pangkal Pinang).

Share this post